Landasan Filosofis Kurikulum 2013

Landasan Filosofis Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaperubahan kedua  Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
5. Peraturan Menpan dan RB Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
31. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor  03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/11/KB/2010 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;
32. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, Nomor 0408a/U/84/319/Menkes. SKB/1984, 74/Tahun 1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang diperbaharui menjadi nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014;
33. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun  Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
34. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus Desease (Covid- 19);
35. Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus Desease (Covid- 19);
36. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7915 / D / KP / 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum 2013 Pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
37. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SE/ DJ.1/ PP.00/ 143/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam pada sekolah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal wajib di Sekolah/Madrasah;
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Probolinggo;
40. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Pendidikan Dasar di kota Probolinggo;
41. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor 421.2/71/425.103/2012 tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus/Inklusif Kota Probolinggo;
42. SK Kepala Sekolah Nomor: 423.5/51/425.103.4/2020 Tentang Tim Pengembang Kurikulum SD Negeri Kademangan 4 2020/2021;
43. Surat Keputusan Kepala SD Negeri Kademangan 4 Kota Probolinggo Nomor 420/52/425.103.4/2020 tentang Pembentukan Perberlakuan Kurikulum SD Negeri Kademangan 4 2020/2021;
44. Surat Keputusan Kepala SD Negeri Kademangan 4 Kota Probolinggo Nomor 420/53/425.103.4/2020 tentang Susunan Tim Adiwiyata;
45. SK Kepala Sekolah Nomor: 420/54/425.103.4/2020 Tentang TIM PELAKSANA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) SD Negeri Kademangan 4 2020/2021;
46. SK Kepala Sekolah Nomor 420/55/425.103.4/2020 tentang Penetapan Kreteria Ketuntasan Belajar Sekolah Tahun Ajaran 2020/2021;
47. Hasil rapat K3S Kecamatan Kademangan serta Pengawas Sekolah Dasar Tanggal 6 Juli 2020;
48. Hasil rapat Kepala Sekolah, Guru, Staf dan Komite di SDN Kademangan 4 tanggal 13 Juli 2020.